Kemacetan Ganggu Mobilitas Barang Industri
Jakarta, Kompas - Kemacetan di Jakarta, baik di jalan tol maupun arteri, sangat merugikan sistem logistik serta distribusi barang konsumsi dan industri. Untuk itu, sistem transportasi haruslah terpadu dengan sistem logistik, mengingat Jakarta sebagai pusat perdagangan domestik maupun internasional melayani lalu lintas barang yang mencapai volume 300 juta ton per tahun.
Hal itu dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sofian Pane, Senin (2/5). "Sebagai pusat lalu lintas perdagangan melalui darat, laut, dan udara, nilai devisa per tahun mencapai Rp 70 triliun lebih, belum termasuk yang melalui pelabuhan khusus, terminal bayangan, dan pasar gelap (transaksi) di laut. Yang jelas, setiap tahun terjadi lalu lintas barang dalam jumlah jutaan ton di Jabodetabek yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah," katanya.
Untuk bahan bakar saja, kerugian akibat kemacetan mencapai Rp 4,7 triliun per tahun. "Mesin hidup, sementara mobil tidak bergerak. Ini sangat merugikan," katanya.
Akibat kemacetan di dalam kota Jakarta, truk barang hanya dapat berjalan dengan 0,6 rit per hari atau tiga rit per lima hari. Padahal, di Malaysia, lanjut Sofian, lalu lintas barang bisa sampai tujuh rit sehari atau 35 rit per lima hari. Kerugian ini sungguh luar biasa.
Untuk itu, Kadin DKI Jakarta mengharapkan sistem transportasi di Jakarta bisa terpadu antara manusia dan barang. "Kami telah menyampaikan pokok pikiran kepada Pemprov DKI Jakarta mengenai total logistics system (TLS), yaitu sistem transportasi terpadu dan sistem logistik yang memadai," kata Sofian.
TLS itu perlu didukung dua logistics distributions center (LDC) di sebelah timur, yaitu di Bekasi dan Tangerang. TLS ini harus ditunjang jalan bebas hambatan atau railway.
"Dengan begitu, secara makro akan meningkatkan efisiensi perekonomian di Jabodetabek sehingga Jakarta dan sekitarnya menjadi kompetitif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah," kata Sofian lagi.
Dengan adanya LDC di Bekasi dan Tangerang, tidak akan ada lagi truk trailer besar yang melalui jalan kota sehingga jalan menjadi lega. Dari LDC, barang-barang bisa didistribusikan dengan truk yang lebih kecil. "Misalnya, barang dari Sumatera, jika ke Jakarta tidak akan lewat kota, tetapi langsung ke LDC," kata Sofian yang mengusulkan, LDC nantinya bisa dikelola badan usaha milik daerah (BUMD). "BUMD ini menyerap juga banyak tenaga kerja," ujarnya.
Hapus pungli pelabuhan
Kemarin aksi long march sekitar 1.000 orang, yang mengatasnamakan Aliansi Pekerja Pelabuhan Indonesia (APPI), memacetkan Jalan Yos Sudarso di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelumnya, massa itu berkumpul di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok, kemudian berjalan menyusuri Jalan Yos Sudarso hingga putaran Plumpang dan berbalik arah menuju JICT lagi.
Massa sempat berhenti dan menyampaikan orasi di depan Balaikota Jakarta Utara.
Menurut Sekretaris Jenderal APPI Agus Barlianto, momentum perayaan Hari Buruh sedunia pada 1 Mei 2005 sepatutnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan pekerja pelabuhan.
"APPI saat ini memperjuangkan rencana deklarasi Gerakan Antipungli di pelabuhan atau GAPP. Sesuai dengan rencana, deklarasi itu akan dicanangkan pada 20 Mei 2005 sebagai Hari Bebas Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok," kata Agus. (IVV/NAW)
Hal itu dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sofian Pane, Senin (2/5). "Sebagai pusat lalu lintas perdagangan melalui darat, laut, dan udara, nilai devisa per tahun mencapai Rp 70 triliun lebih, belum termasuk yang melalui pelabuhan khusus, terminal bayangan, dan pasar gelap (transaksi) di laut. Yang jelas, setiap tahun terjadi lalu lintas barang dalam jumlah jutaan ton di Jabodetabek yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah," katanya.
Untuk bahan bakar saja, kerugian akibat kemacetan mencapai Rp 4,7 triliun per tahun. "Mesin hidup, sementara mobil tidak bergerak. Ini sangat merugikan," katanya.
Akibat kemacetan di dalam kota Jakarta, truk barang hanya dapat berjalan dengan 0,6 rit per hari atau tiga rit per lima hari. Padahal, di Malaysia, lanjut Sofian, lalu lintas barang bisa sampai tujuh rit sehari atau 35 rit per lima hari. Kerugian ini sungguh luar biasa.
Untuk itu, Kadin DKI Jakarta mengharapkan sistem transportasi di Jakarta bisa terpadu antara manusia dan barang. "Kami telah menyampaikan pokok pikiran kepada Pemprov DKI Jakarta mengenai total logistics system (TLS), yaitu sistem transportasi terpadu dan sistem logistik yang memadai," kata Sofian.
TLS itu perlu didukung dua logistics distributions center (LDC) di sebelah timur, yaitu di Bekasi dan Tangerang. TLS ini harus ditunjang jalan bebas hambatan atau railway.
"Dengan begitu, secara makro akan meningkatkan efisiensi perekonomian di Jabodetabek sehingga Jakarta dan sekitarnya menjadi kompetitif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah," kata Sofian lagi.
Dengan adanya LDC di Bekasi dan Tangerang, tidak akan ada lagi truk trailer besar yang melalui jalan kota sehingga jalan menjadi lega. Dari LDC, barang-barang bisa didistribusikan dengan truk yang lebih kecil. "Misalnya, barang dari Sumatera, jika ke Jakarta tidak akan lewat kota, tetapi langsung ke LDC," kata Sofian yang mengusulkan, LDC nantinya bisa dikelola badan usaha milik daerah (BUMD). "BUMD ini menyerap juga banyak tenaga kerja," ujarnya.
Hapus pungli pelabuhan
Kemarin aksi long march sekitar 1.000 orang, yang mengatasnamakan Aliansi Pekerja Pelabuhan Indonesia (APPI), memacetkan Jalan Yos Sudarso di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelumnya, massa itu berkumpul di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok, kemudian berjalan menyusuri Jalan Yos Sudarso hingga putaran Plumpang dan berbalik arah menuju JICT lagi.
Massa sempat berhenti dan menyampaikan orasi di depan Balaikota Jakarta Utara.
Menurut Sekretaris Jenderal APPI Agus Barlianto, momentum perayaan Hari Buruh sedunia pada 1 Mei 2005 sepatutnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan pekerja pelabuhan.
"APPI saat ini memperjuangkan rencana deklarasi Gerakan Antipungli di pelabuhan atau GAPP. Sesuai dengan rencana, deklarasi itu akan dicanangkan pada 20 Mei 2005 sebagai Hari Bebas Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok," kata Agus. (IVV/NAW)
No comments:
Post a Comment