Sombongnya pejabat pemerintah Indonesia

Saya mentargetkan pendapatan dari TKI.. alangkah sombongnya ucapan seorang menteri ngurusin tenaga kerja ini. Emang siapa yang bekerja mati matian diluar. Seolah olah TKI dipekerjakan oleh sang menteri ini dan diharuskan mendapatkan duit sekian itu.

Kita semua tahu dan pejabat pura pura tidak tahu, betapa para TKI ini kalau mau pulang ke Indonesia sudah dicekam rasa takut walau ada rasa senang akan berkumpul kembali dengan keluarga.

Takut apa? Jantung deg degan, cemas, takut, rasa seram mencekam kalau pulang ke Indonesia. Mengetahui hiu dan buaya buaya sedang menanti di darat sana, haus darah.

Takut di bandara diperas abis kaya sapi gemuk penuh susu dan di perah sana sini. Rahasia umum hal ini. Penjemput juga tidak kurang diperah perah oleh para preman resmi maupun tidak resmi.

Sungguh kasian nasib para TKI ini, ya gitulah rakyat jelata bodoh, kurang informasi, kurang pendidikan, lemah tak berdaya dihadapan tahta sang penguasa daerah (daerah urusan TKI).. namanya juga penguasa ya rakyat tentu untuk dikuasai.

Siapa yang membela mereka? Wartawan pun tidak pernah saya membaca ada sebuah laporan investigatif yang menyeluruh dan benar tentang praktek praktek pemerahan habis habisan ini.

Katanya Pahlawan Devisa, ya pahlawan devisa untuk para buaya, hiu, burun bangkai di bandara.

Kompas, Rabu, 15 Februari 2006

Uang Kiriman Ditargetkan Empat Miliar Dollar AS Jakarta, Kompas - Jumlah uang kiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI dari luar negeri pada tahun 2006 ditargetkan mencapai 3,5 miliar dollar AS sampai empat miliar dollar AS. Target itu dapat tercapai jika TKI mampu bekerja di sektor-sektor formal, tidak hanya di sektor penata laksana rumah tangga. Hal itu dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno di Jakarta, Selasa (14/2). ”Dalam tahun 2006 ini, saya menargetkan uang yang dapat dikirim oleh TKI ke Indonesia mencapai 3,5 miliar dollar AS sampai empat miliar dollar AS,” kata Erman. Dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 9.000 per dollar AS, berarti uang kiriman TKI diharapkan mencapai Rp 36 triliun. Oleh sebab itu, penempatan TKI di luar negeri merupakan langkah strategis sebagai upaya memperluas kesempatan kerja. Sampai akhir tahun 2005, menurut Erman, jumlah TKI yang telah bekerja di luar negeri mencapai sekitar 2,7 juta orang. Jumlah ini masih kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja dari Filipina yang bekerja di luar negeri yang mencapai delapan juta orang. Untuk mencapai target jumlah uang kiriman sebesar empat miliar dollar AS itu, jumlah TKI di luar negeri ditargetkan ditingkatkan dari sekitar 400.000 orang menjadi satu juta orang. Selain itu, lanjut Erman, TKI perlu mengisi pekerjaan di sektor formal. Misalnya, tenaga perawat medis maupun nonmedis, tenaga kerja di sektor manufaktur. Sebagai contoh, tawaran dari Qatar. Di Qatar dibutuhkan banyak tenaga di sektor tambang dan perminyakan. Selain itu, negara penempatan TKI juga akan diperluas dari 16 negara penempatan menjadi 25 negara penempatan. Itu berarti ada penambahan sembilan negara, antara lain Qatar, Bahrain, Makao, Australia, dan Amerika Serikat. Belanja barang konsumtif Sampai saat ini dinilai penggunaan uang kiriman TKI belum terarah. Uang hasil bekerja di luar negeri tidak banyak dipakai untuk kegiatan produktif. Uang itu digunakan untuk belanja barang konsumtif. Begitu uang habis, TKI kembali berupaya untuk balik lagi bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan agar uang dari hasil bekerja di luar negeri itu dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan usaha mandiri di daerah. Membangun sektor ekonomi baru di kantong-kantong TKI, seperti di Jawa, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk mendorong usaha tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Misalnya, memberikan bimbingan teknis bagi TKI purna atau TKI yang sudah tidak lagi bekerja di luar negeri. Sampai dengan akhir tahun 2005, telah dilakukan bimbingan teknis kepada 2.445 orang TKI purna yang dilakukan di 15 provinsi. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) memberikan bimbingan usaha mandiri bagi TKI purna. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada para TKI dalam hal manajerial. Dengan demikian, TKI purna mampu mengelola usaha lebih baik. Pihak Depnakertrans juga menyelenggarakan Expo TKI purna. Tujuannya, memfasilitasi akses pemasaran produk usaha dari TKI purna dan meningkatkan kualitas produk dari usaha mandiri TKI purna. (FER)